Itikad Baik Pra Kontrak Dalam Penerbitan Kartu Kredit

ITIKAD BAIK PRA KONTRAK DALAM PERJANJIAN ANTARA BANK ISSUER  DENGAN CARDHOLDER UNTUK PENERBITAN KARTU KREDIT

Oleh Mery Christian Putri, S.H., M.H

 

 

PENDAHULUAN

  1. A.                  Latar Belakang

Metode pertukaran barang dan jasa dalam sistem perdagangan mengalami kemajuan dan perubahan dari masa ke masa seiring dengan berjalannya waktu. Dahulu manusia melakukan transaksi perdagangan dengan cara barter atau saling bertukar barang dengan nilai yang sama atau setara, kemudian mulai dipergunakan benda yang memiliki nilai tukar dan menjadi alat pertukaran dalam perdagangan yaitu uang. Uang sebagai nilai tukar sendiri memiliki beberapa karakteristik yaitu dapat diterima secara umum (acceptability), bahannya tahan lama (durability), kualitas cenderung sama (uniformity), jumlahnya banyak dan tidak mudah dipalsukan (scarcity), mudah dibawa (portable), mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (stability of value). [1] Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, kartu kredit mulai digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran pengganti uang tunai.

1

Di dalam proses penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu penerbit kartu kredit (issuer), pengelola (acquirer), pihak cardholder (cardholder), dan pihak pemegang barang/jasa (merchant). Penulis akan membahas secara rinci mengenai proses pra perjanjian untuk penerbitan kartu kredit antara bank sebagai pihak penerbit (issuer) dengan cardholder (cardholder).[2]

1

Pengguna kartu kredit di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya gaya hidup masyarakat sosialita serta perkembangan fasilitas dan pelayanan bank yang memudahkan cardholder dalam melakukan transaksi bisnis. Sebuah situs ekonomi mengemukakan bahwa jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai 15,3 juta unit, tumbuh 6% (enam persen) dibandingkan akhir tahun lalu.[3]

Nasabah harus melakukan permohonan atau pengajuan aplikasi penerbitan kartu kredit agar bisa menjadi cardholder dan menikmati manfaat serta fasilitas yang diberikan oleh bank issuer maupun merchant. Perjanjian antara cardholder dengan bank issuer terjadi ketika nasabah menandatangani aplikasi pengajuan penerbitan kartu kredit.

Perjanjian antara cardholder dan bank issuer dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak namun tetap dibatasi pada peraturan bank penerbit serta Bank Indonesia tentang syarat-syarat umum pengajuan kartu kredit yang berkisaran mengenai batasan umur, adanya pekerjaan tetap, dan batasan jumlah penghasilan untuk penentuan limit atau pagu kredit.[4] Sebelum penandatanganan aplikasi pengajuan kartu kredit tentu saja ada tahapan pra kontrak antara bank issuer dan cardholder yang terjadi pada saat proses penawaran aplikasi. Proses penawaran aplikasi ini merupakan tahapan pra perjanjian (pra kontrak) yang harus dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak.

Hal ini berdasarkan pada teori Prof.Ridwan Khairandy yang secara singkat mengemukakan bahwa hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut:[5]

  1. Asas konsensualisme (the principle of  consensualism);
  2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (the legal binding of contract); dan
  3. Asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract).

Bentuk pemasaran jemput bola tampaknya dimanfaatkan oleh petugas pemasaran (sales marketing) kartu kredit yang diterbitkan berbagai bank untuk menjaring peminat kartu kredit di pusat-pusat perbelanjaan maupun mall-mall yang banyak tersedia di segala penjuru nusantara. [6]Petugas pemasaran kartu kredit pasti akan menjelaskan secara detail mengenai manfaat dan fasilitas kartu kredit dari bank tempatnya bekerja kepada calon cardholder agar signing (penanda tanganan) aplikasi bisa segera direalisasikan. Pada tahap ini para pihak yakni calon cardholder dan bank issuer memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam mempertimbangkan apakah akan melanjutkan proses kontrak yaitu penandatanganan aplikasi oleh nasabah. Calon cardholder memiliki hak untuk memperoleh informasi sedetil mungkin terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kartu kredit yang akan diterbitkan dari bank yang ditawarkan oleh petugas pemasaran kartu kredit dan bank issuer yang diwakili petugas pemasaran memiliki hak untuk menyeleksi calon nasabah yang memenuhi syarat untuk mengajukan aplikasi permohonan kartu kredit. Namun seringkali kedua belah pihak tidak menerapkan prinsip kehati-hatian bahkan bank issuer cenderung tidak menerapkan itikad baik dalam melakukan penawaran aplikasi kartu kredit yang merupakan masa negosiasi serta tahapan pra kontrak penandatanganan aplikasi oleh calon cardholder.

Tingginya konsumerisme yang ditunjang dengan penawaran menarik dari Bank issuer seringkali membutakan mata calon cardholder yang tidak mengindahkan syarat-syarat khusus yang banyak diberlakukan dalam penerbitan kartu kredit. Ditambah lagi petugas pemasaran kartu kredit yang cenderung menginformasikan hanya bagian-bagian yang dianggap menguntungkan cardholder seperti fasilitas, banyaknya merchant, bunga rendah, promo discount setiap bulan, cara pembayaran cicilan yang fleksibel, dan sebagainya. Namun bagian-bagian yang mungkin membuat cardholder berada di posisi lemah serta merugikan cenderung tidak diinformasikan pada masa penawaran sebelum penandatanganan (signing) aplikasi permohonan kartu kredit. [7]

Beberapa Bank issuer (issuer) menetapkan bahwa nasabah dianggap menyetujui dan terikat dalam perjanjian dengan bank serta mendapat ‘status’ sebagai cardholder tepat setelah menerima kartu kredit beserta buku panduan pemegang yang dianggap sebagai klausula perjanjian. Faktanya apabila cardholder menemukan beberapa klausula dalam buku panduan pemegang kartu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh marketing kartu kredit sebelum nasabah menandatangani aplikasi permohonan kartu kredit maka bank akan menganggap nasabah dianggap menyetujui segala sesuatu yang akan timbul dan mengikat para pihak setelah permohonan disetujui tepat ketika nasabah tersebut menandatangani aplikasi permohonan kartu kredit. Beberapa cardholder juga sering mengalami permasalahan setelah menggunakan kartu kredit seperti adanya tagihan dalam billing statement (lembar penagihan) yang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan, adanya kesalahan atau kekeliruan (fraud) baik oleh pihak bank maupun kesalahan transmisi komunikasi, human error pihak merchant yakni adanya sumber daya manusia pengelola merchant yang tidak kredibel dalam mengunakan kartu kredit, dan jumlah bunga yang tidak realistis karena menyimpang jauh dari ketentuan bunga yang sudah disebutkan dalam buku pedoman pemegang kartu bahkan sudah dibatasi oleh pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Sebenarnya baik bank maupun nasabah sebagai cardholder memiliki kewajiban untuk meneliti dulu isi perjanjian atau aplikasi kartu kredit sebelum akhirnya diproses dan diterbitkan oleh bank. Namun seringkali karena calon cardholder/pemohon yang tidak sabar dan ingin segera memiliki serta memanfaatkan fungsi kartu kredit yang seringkali terlalu diiklankan secara berlebihan membuat mereka tidak berpikir panjang dan menerima begitu saja semua penawaran dari bank issuer. Padahal seperti yang sudah diuraikan di atas, kedudukan bank bisa dipastikan lebih kuat dan dominan dimana bank juga berhak membuat isi perjanjian secara klausula baku. Di sini penerapan itikad baik dalam berkontrak terutama pada proses pra kontrak yaitu ketika nasabah mengajukan penerbitan kartu kredit  menjadi dipertanyakan. Secara kasat mata seringkali ditemukan fakta bahwa bank membuat aturan-aturan baru terkait dengan point reward, bunga, dan lainnya yang tidak dijelaskan secara detail oleh petugas pemasaran kartu kredit di awal sebelum nasabah menandatangani aplikasi permohonan kartu kredit. Di sinilah penerapan prinsip kehati-hatian yang berkaitan dengan duty to disclose dan duty to search sebagai parameter ada tidaknya itikad baik dalam proses negosiasi belum diterapkan secara baik. Padahal adanya itikad baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan perjanjian/kontrak.

Dari hal-hal yang sudah diuraikan di atas penulis menyimpulkan bahwa kontrak atau perjanjian antara calon cardholder dengan penerbit kartu kredit tidak di awali dengan tahapan pra kontrak yang dilandasi dengan itikad baik sebagai syarat utama terjadinya kontrak.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai bagaimana itikad baik pra kontrak seharusnya diterapkan berkaitan dengan pengajuan aplikasi kartu kredit dan menyusun penelitian yang berjudul  “ITIKAD BAIK PRA KONTRAK DALAM PERJANJIAN BANK ISSUER DENGAN CARDHOLDER UNTUK PENERBITAN KARTU KREDIT.”

  1. B.                     RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimana penerapan itikad baik pra kontrak dalam perjanjian antara Bank issuer dengan cardholder dalam penerbitan kartu kredit?
  2. Akibat hukumnya jika itikad baik tidak diterapkan dalam suatu perjanjian.

 

 

LANDASAN TEORI

 

  1. A.    Itikad Baik Pra Kontrak

Iktikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkatannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.[8]

Inti konsep bona fides adalah fides. Fides kemudian diperluas ke arah bona fides. Fides merupakan suatu konsep yang pada mulanya merupakan sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lain.[9]

Pada era Kaisar Justianus (abad keenam masehi), doktrin iktikad baik sebagai asas penting dalam hukum kontrak makin berkembang.[10] Pengadilan-pengadilan di Romawi mengakui akibat hukum kontrak konsensual.[11] Pertumbuhan komersial dan evolusi masyarakat menciptakan kebutuhan yang lebih praktis dan non ritualistik dalam pembuatan kontrak, dan kekuatan mengikat kontrak semata-mata didasarkan pada konsensus. Untuk melahirkan perjanjian cukup didasarkan pada kesepakatan para pihak, tanpa harus dilaksanakan dengan ritual tertentu, atau ditentukan secara tegas dituangkan dalam bentuk tertentu.[12]

Kecenderungan seluruh sejarah hukum kontrak Romawi bergerak dari formalistik ke arah konsensual, dan pengakuan akan arti pentingnya iktikad baik dalam kontrak yang dikembangkan melalui diskresi pengadilan.[13] Konsep iktikad baik tersebut diperluas sedemikian rupa melalui diskresi pengadilan Romawi. Diskresi tersebut membolehkan orang membuat kontrak di luar formalisme yang telah ditentukan dan mengakui ex fide bona, yakni sesuai dengan persyaratan iktikad baik. Di sini terlihat bahwa pengadilan di Romawi selain mengakui keberadaan atau kekuatan hukum kontrak konsensual, pada saat yang sama juga membebankan adanya kewajiban iktikad baik bagi para pihak.[14] Jika seorang tergugat melakukan wanprestasi dalam suatu kontrak konsensual, dia langsung dapat digugat ke pengadilan oleh tergugat atas dasar melanggar kewajiban iktikad baik.[15] Dalam menghadapi keadaan demikian, menurut Lawson, hakim harus melakukan:[16]

“Found to be due to ex bona fides, that is to say, in accordance with the requirements of good faith; and this cast on the judge, or rather the jurists who advised him, the burden of deciding what kind what the defendant ought in good faith to have done, in other words what kind of performance the contract called for. This meant that, in contrast to the stipulation, where all the term had to be expressed, the parties would be bound not only by the terms they had actually agreed to, but by all the terms that were naturally implied in their agreement”.

Tidak seperti pengadilan Common Law yang secara tradisional memiliki kewajiban untuk menafsirkan kontrak berdasarkan isi kontrak untuk menentukan maksud para pihak, hakim dan sarjana hukum Romawi memiliki tanggung jawab untuk menentukan apakah para pihak telah bertindak sesuai dengan iktikad baik.[17] Dengan demikian, para pihak tidak hanya terikat kepada isi perjanjian (term) yang secara jelas telah disepakati, tetapi juga kepada semua isi yang tersirat dalam perjanjian mereka.[18]

Inti hukum Romawi kontrak adalah maksim pacta sunt servanda, yang dijadikan ketentuan dasar iktikad baik. Menurut formulasi Justianus, pacta sunt servanda mempertahankan prinsip: “What is so suitable to the good of mankind as to observe those things which parties have agreed upon”.[19]

Dengan demikian, fides bermakna sebagai keyakinan akan perkataan seseorang. Bona fides diterapkan untuk memastikan isi kontrak. Kepercayaan akan perkataan seseorang merupakan prasyarat bagi suatu hubungan hukum, dan Cicero menggambarkannya sebagai fundamentum iustitiae.[20]

Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.[21] Dengan makna yang demikian itu menjadikan standar iktikad baik sebagai suatu universal social force yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap semua warga negara.[22] Ini merupakan konsepsi objektif, yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi. Hal ini sesuai dengan postulat Roscoe Pound yang menyatakan “men must be assumed that those with whom they deal in general intercourse of society will act in good faith and will carry out their undertaking according to the expectation of the community”.[23] Dengan demikian, jika seseorang bertindak dengan iktikad baik sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus bertindak yang serupa terhadap dirinya.[24]

Di dalam hukum Kanonik, kewajiban iktikad baik menjadi suatu moral yang universal yang secara individual ditentukan oleh kejujuran dan kewajiban seseorang kepada Tuhan.[25]Setiap individu harus memegang teguh atau mematuhi janjinya. Para sarjana hukum Kanonik mengkaitkan iktikad baik dengan good conscience. Mereka memasukkan makna religius faith ke dalam good faith dalam pengertian hukum.[26] Dengan demikian, konsep iktikad baik dalam hukum Kanonik menggunakan standar moral subjektif yang didasarkan pada kejujuran individual.[27] Konsep ini jelas berlainan dengan konsep iktikad baik dalam hukum Romawi yang memandang iktikad baik sebagai suatu universal social force.

Asas iktikad baik ini muncul kembali pada komunitas pedagang (mercantile community) sepanjang abad ketujuh hingga keduabelas.[28] Selain dipengaruhi oleh aspek religius, perkembangan iktikad baik juga dipengaruhi pertumbuhan komunitas pedagang pada abad duabelas yang memerlukan iktikad baik di dalam hubungan diantara mereka. Ini berkaitan dengan iktikad baik dalam hubungan komersial yang diserap hukum merkantil (lex mercatoria) Eropa pada abad sebelas dan duabelas. Pada waktu itu kelompok pedagang itu memerlukan seperangkat hukum merkantil baru yang dikembangkan untuk kebutuhan mereka. Hukum merkantil yang berkembang saat itu tidak hanya mengatur jual beli barang, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain dalam transaksi komersial, seperti pengangkutan, asuransi, dan pembiayaan.[29]

Untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor komersial tersebut, pedagang Eropa tersebut meminta penekanan adanya suatu fokus baru bagi hak yang bersifat timbal balik. Fokus resiprositas ini yang diinginkan adalah adanya suatu transaksi komersial yang fairly exchange diantara para pihak yang dimanifestasikan oleh pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang seimbang.[30] Prinsip resiprositas menjadi jantung atau inti hukum merkantil pada abad sebelas dan duabelas.[31] Resiprositas sendiri dipahami dalam makna saling memberi dan menerima (take and give) dalam seluruh transaksi komersial yang mencakup seluruh keuntungan dan tanggung jawab para pihak. Penjual melepaskan barang dan pembeli melepaskan uangnya. Kreditor menyerahkan dana dan debitor terikat untuk membayar pinjaman ditambah dengan bunga. Pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dan pengirim barang wajib membayar biaya angkutannya. Pada waktu itu fairness of exchange dimasukkan ke dalam iktikad baik. Prinsip resiprositas diletakkan sebagai dasar iktikad baik dalam kontrak.

Prinsip iktikad baik di negara-negara Civil Law banyak dipengaruhi tradisi hukum Romawi dan Kanonik. Namun demikian, perumusan kewajiban iktikad baik sangat berbeda antara negara yang satu dengan lainnya.

Pasal 242 BGB Jerman menentukan, “Der Schuldner ist verplictet, die leistung so zu bewirken, wis True und Glauben mit Ructsicht auf die Verkehssite es erfoden.” Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ketentuan ini berbunyi, “the debitor is bound to effect performance according to requirement of good faith, common habits being dully taken into consideration.” [32]

Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa pembentuk undang-undang berkehendak mempertahankan prinsip lama hukum Romawi di mana debitor harus melaksanakan perikatannya, terutama yang lahir dari kontrak sesuai dengan iktikad baik.[33] Iktikad baik di dalam sistem hukum kontrak Jerman selain diatur dalam Pasal  242 BGB tersebut juga diatur dalam Pasal 157 BGB. Pasal 157 BGB tersebut menentukan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik.

Hukum yang didasarkan pada yurisprudensi pengadilan Jerman ternyata memberikan penafsiran yang berbeda. Mereka menjadikan iktikad baik sebagai prinsip umum yang  diterapkan dalam seluruh spektrum hukum perdata. Pada tahun 1914, Mahkamah Agung Jerman (Reichtsgerecht) menyatakan:[34]the system of Civil Code is permeated by the bona fide principle (True und Glauben)principle that all fraudulent behavior must be repressed.”

Pencantuman kewajiban iktikad baik di dalam kontrak yang diatur di Pasal 1134 ayat (3) Civil Code Perancis yang menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan  iktikad baik (contract doivent etre executes de bonna foi). Makna umum iktikad baik di sini mengacu kepada standar perilaku yang reasonable yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan. Domat yang memformulasikan Pasal 1134 ayat (3) tersebut, dengan menterjemahkan prinsip iktikad baik tersebut dari pandangan Jansenist-nya yang menyatakan bahwa manusia, sebagai orang yang penuh dosa hanya mampu menerima divine grace dengan melaksanakan janjinya bagaimana pun juga. Pandangan yang bersifat moral ini juga dihubungkan dengan kecenderungan tertentu dan kebutuhan masyarakat, which avid for security a century of civil and religious wars. Ajaran perilaku yang reasonable terus berlanjut dan diimplementasikan dalam situasi normal di mana seseorang harus memenuhi janji atau perkataannya.[35]

Pengaturan yang serupa juga terdapat di dalam Pasal 1374 ayat (3) Burgerlijk Wetboek (lama) Belanda yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Menurut P.L. Wery, makna pelaksanaan iktikad baik (uitvoering te goeder trouw) dalam Pasal 1374 ayat (3) di atas masih tetap sama dengan makna bona fides dalam hukum Romawi beberapa abad lalu. Iktikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.[36]

Seperti halnya Civil Code Perancis, BW (lama) Belanda juga tidak memberikan pengertian atau definisi iktikad baik. Hoge Raad menafsirkan dan memperluas ketentuan iktikad baik tersebut. Hoge Raad dalam putusannya dalam Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en Vee Assurantie (Artist De Laboureur Arrest), 9 Februari 1923, NJ 1923, 676, menyatakan bahwa dalam menafsirkan ketentuan kontrak dilaksanakan dengan iktikad baik bermakna bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid.[37]

Redelijk adalah reasonable atau sesuai dengan akal sehat. Billijkheid adalah patut. Makna yang pertama berhubungan dengan penalaran, dan makna yang kedua berkaitan dengan perasaan.[38] Rumusan redelijkheid en billijkheid meliputi semua hal yang ditangkap dengan akal pikiran (intelek) dan perasaan.

Doktrin ini bermakna bahwa tingkah laku para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis. Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) di atas menunjuk kepada norma-norma hukum tidak tertulis, karena petunjuk itu, ia menjadi norma-norma hukum tidak tertulis. Norma-norma tersebut tidak hanya mengacu kepada anggapan para pihak saja, tetapi harus mengacu kepada tingkah laku yang sesuai dengan pandangan umum tentang iktikad baik tersebut.[39]

Produk legislatif terbaru yang berkaitan dengan iktikad baik ini terdapat di dalam Pasal  6.248.1 BW Baru Belanda. Menurut Hartkamp, pembentuk undang-undang telah membedakan iktikad baik dalam makna ketaatan akan reasonable commercial standard of fair dealing dari iktikad baik dalam makna honesty in fact. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya kebingungan, pembentuk undang-undang Belanda menggunakan istilah iktikad baik dalam makna yang pertama saja di mana iktikad baik kemudian dikarakteristikkan sebagai reasonableness (redelijkheid) dan equity (billijkheid).[40]

Ketentuan tersebut menentukan bahwa para pihak dalam perikatan mengikatkan dirinya atau dengan lainnya sebagai debitur dan kreditur sesuai dengan redelijkheid en billijkheid. Dari keterikatan tersebut (yang juga mengatur perikatan yang lahir dari kontrak), para pihak dalam kontrak tidak hanya terikat pada apa yang mereka sepakati saja, tetapi juga kepada redelijkheid en billijkheid.[41]

Ketentuan yang dalam Pasal 6.248.1 BW (baru) di atas sebenarnya hanya menguatkan atau menuangkan norma-norma iktikad baik yang dibangun pengadilan melalui serangkaian yurisprudensi yang mereka buat.

Standar atau tes bagi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu kepada ketaatan akan reasonable commercial standard of fair dealing, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan redelijkheid en billijkheid (reasonableness and equity). Ini benar-benar standar objektif. Jika satu pihak tidak boleh bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut will not be a good defense to say that honestly believed his conduct to be reasonable and inequitable.[42]

Iktikad baik subjektif (subjectieve goede trouw) dikaitkan dengan hukum benda (bezit). Di sini ditemukan istilah pemegang yang beriktikad baik atau pembeli barang yang beriktikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beriktikad buruk. Seorang pembeli yang beriktikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Ia adalah seorang pembeli yang jujur. Dalam hukum benda, iktikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beriktikad baik adalah orang yang jujur yang mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, iktikad baik merupakan suatu elemen subjektif.[43] Iktikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan (psychische gestelheid), yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak iktikad baik.

Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif.[44] Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.[45]

Standar tersebut sesungguhnya mengacu kepada standar yang berlaku dalam hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, iktikad baik merupakan suatu norma sosial universal yang mengatur social inter relationships, yakni setiap warga negara memiliki suatu kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap seluruh warga negara. Ini merupakan konsep objektif yang secara universal diterapkan terhadap seluruh transaksi. Hal yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan suatu postulat: “Men must be able to assume that those with whom they deal in the general intercourse of society will act in good faith”. Dengan demikian, kalau seorang seseorang bertindak dengan iktikad baik menurut suatu standar objektif iktikad baik yang didasarkan pada customary social expectation, kemudian orang yang lain akan bertindak yang sama kepada dirinya. Hal ini berlainan dengan konsep iktikad baik yang dianut hukum Kanonik yang lebih meletakkan iktikad baik sebagai suatu norma moral yang universal daripada sebagai suatu norma sosial. Dengan pendekatan yang demikian itu, maka makna kontekstual iktikad baik ditentukan oleh setiap individu karena, lest one breach a duty to God by failing or refusing to keep’s promise, penting untuk bertindak dengan cara yang masuk akal atau rasional (reasonable) terhadap yang lain. Ini merupakan konsep itikad baik subjektif yang mengacu kepada suatu standar moral subjektif karena ia didasarkan pada kejujuran individu (individual honesty).[46]

Menurut Robert S.Summer, [47] bentuk itikad tidak baik dalam negosiasi dan penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa maksud yang serius untuk mengadakan kontrak, penyalahgunaan the privilege untuk mengagalkan negosiasi, mengadakan kontrak tanpa memiliki maksud untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak.[48]

Proses negosiasi sebagai hubungan pra kontrak antara issuer dengan cardholder merupakan suatu hubungan hukum yang dikuasai itikad baik (van een rechtsverhouding die door de goede trouw beheerst wordt).[49] Parameter penerapan itikad baik dalam proses negosiasi pra perjanjian bisa dilihat dari prinsip kehati-hatian dalam berkontrak (contractuale zorgvuldigheid) [50]yang memiliki dua implikasi yaitu:[51]

  1. 1.      Duty to disclose (mededelingsplicht) yaitu kewajiban untuk menjelaskan dan memberitahukan tentang fakta material dari objek perjanjian;
  2. 2.      Duty to search (onderzoekplicht) yaitu kewajiban untuk meneliti terlebih dahulu objek perjanjian dan klausula perjanjian sebelum melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

 

PEMBAHASAN

 

  1. A.  Penerapan Itikad Baik Prakontrak dalam Perjanjian antara Bank Issuer dengan Cardholder dalam Penerbitan Kartu Kredit

              Itikad baik dalam sebuah penjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi pra kesepakatan perjanjian, Ridwan Khairandy menyatakan bahwa[52]: ” Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak”.

Itikad baik juga  tidak luput dari unsur-unsur kepatutan dan kebiasaan serta undang-undang. Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.[53]

              Itikad baik dalam masa pra kontrak sebenarnya mengacu kepada ada tidaknya kejujuran atau niatan yang baik dari para pihak yang hendak melakukan perjanjian. Tolok ukur untuk menentukan ada tidaknya kejujuran dalam proses pra kontrak adalah adanya prinsip kehati-hatian dalam berkontrak. [54] Prinsip kehati-hatian dalam berkontrak ini memiliki dua implikasi bagi para pihak yang hendak melakukan perjanjian :

  1. 1.      Duty to disclose yaitu kewajiban untuk menjelaskan secara rinci mengenai objek perjanjian termasuk dengan akibat-akibat hukum yang akan timbul dari adanya perjanjian tersebut.
  2. 2.      Duty to search yaitu kewajiban untuk membaca, meneliti, serta mempelajari secara rinci perjanjian yang akan disepakati para pihak termasuk menanyakan kepada pihak lain apabila ada poin-poin dari perjanjian yang tidak dipahami baik secara gramatikal, harafiah, maupun pemaknaan.

Penerapan asas kehati-hatian pra kontrak adalah pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak yaitu duty to search dan duty to disclose. Di mana salah satu pihak terutama pembuat draft perjanjian wajib untuk menerangkan secara rinci tentang isi dari perjanjian, akibat-akibat hukum, hak dan kewajiban para pihak setelah pelaksanaan perjanjian dan masa berlaku perjanjian. Pihak yang lain berkewajiban untuk membaca perjanjian dengan seksama dan meneliti aspek-aspek yang berkaitan dengan obyek perjanjian beserta akibat hukumnya.

              Penelitian ini bertujuan untuk mencari pelaksanaan asas kehati-hatian dalam berkontrak sebagai parameter ada tidaknya asas itikad baik dalam proses negosiasi pengajuan kartu kredit yang harus dilaksanakan oleh bank issuer dan applicant (pemohon) atau calon cardholder.

              Dalam penelitian ini, peneliti melakukan survey untuk menganalisis penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam berkontrak sebagai tolok ukur ada tidaknya itikad baik pra kontrak dalam perjanjian permohonan pengajuan kartu kredit melalui pembagian kuesioner terhadap 50 responden yang pernah melakukan proses penerbitan kartu kredit. Peneliti membuat questionare dengan sistem close question (pertanyaan tertutup) dimana responden hanya tinggal memilih jawaban multiple choices (pilihan ganda) yang sudah disediakan.

              Duty to disclose atau kewajiban untuk menerangkan jelas harus dilaksanakan oleh bank issuer yang pada pelaksanaan perjanjian pra kontrak penerbitan kartu kredit diwakili oleh marketing atau petugas pemasaran Kartu Kredit. Seharusnya petugas pemasaran kartu kredit sebagai perwakilan atau perwakilan Bank issuer menjelaskan secara rinci kepada calon cardholdermengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan persyaratan dan proses penerbitan kartu kredit. Adapun beberapa hal yang seharusnya menjadi tugas petugas pemasaran untuk dijelaskan kepada pemohon atau calon cardholder adalah :

  1. Hak-hak dan kewajiban Bank issuer;
  2. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban bagi cardholder;
  3. Konsekuensi pemakaian kartu kredit  baik untuk belanja maupun tarik tunai;
  4. Besarnya iuran tahunan yang harus dibayarkan oleh pemohon;
  5. Besarnya bunga dari jumlah penggunaan kartu kredit;
  6. Bagaimana proses pembayaran tagihan baik pembelanjaan maupun cicilan;
  7. Bagaimana bunga bank yang harus dibayarkan oleh cardholder apabila hanya melakukan minimum payment maupun late charge;
  8. Merchant-merchant yang bekerja sama dengan Bank issuer;
  9. Fasilitas, program, serta rewards redemption yang akan diberikan oleh Bank issuer kepada cardholder;
  10. Dan akibat hukum atau hal-hal lain yang mungkin akan terjadi dan tertulis di buku pedoman cardholder serta secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-undang atau peraturan Bank Indonesia.

Dari penelitian berupa pembagian random questionare (kuesioner acak), peneliti menemukan bahwa sebagian besar perwakilan Bank issuer tidak menjelaskan secara sistematis dan lengkap mengenai produk-produk bank. Hal ini disimpulkan dari 20% atau sepuluh jawaban responden yang hanya menerima penjelasan mengenai fasilitas, kemudahan pembayaran, serta merchant-merchant yang bekerja sama dengan Bank issuer, namun responden tidak menerima penjelasan rinci mengenai bunga, late charge, hak dan kewajiban bank bank issuer dan cardholder, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan kartu kredit.

Peneliti menyimpulkan bahwa responden mengetahui rincian-rincian yang sudah disebutkan di atas dari membaca Buku Pedoman Cardholder yang diperoleh setelah menerima kartu kredit serta dari hasil analisis billing statement (lembar penagihan) atau lembar tagihan yang diterima setiap bulan. Pada intinya responden memperoleh semua rinci informasi dalam masa pelaksanaan kontrak bukan dari awal dalam masa negosiasi dimana seharusnya semua informasi ini diberikan oleh marketing bank issuer.

Peneliti menemukan bahwa bank issuer tidak menginformasikan tentang hak cardholder untuk bisa melakukan penolakan perpanjangan masa berlaku kartu kredit sehingga biasanya yang terjadi adalah perpanjangan masa berlaku secara otomatis yang berarti cardholder harus membayar anual fee (iuran tahunan) yang berlaku dan memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang mengikutinya.

Bank issuer hanya menjelaskan secara garis besar mengenai hak cardholder yaitu penggunaan kartu kredit untuk transaksi belanja dan fasilitas-fasilitasnya serta kewajiban cardholder untuk membayar tagihan sesuai tanggal jatuh tempo. Hal ini tentu saja akan menarik minat pemohon untuk mengajukan penerbitan kartu kredit karena tergiur dengan fasilitas dan kemudahan yang akan didapat dari transaksi pembelanjaan menggunakan kartu kredit.

Marketing bank isssuer tidak menjelaskan hak dan kewajiban bank issuer sama sekali, terutama terkait hak bank issuer untuk menetapkan bunga untuk pembayaran minimum dan keterlambatan pembayaran, serta hak bank issuer untuk menarik atau membatalkan kartu kredit jika nantinya cardholder melakukan perbuatan hukum yang dirasa merugikan bank issuer seperti melakukan penipuan ataupun memiliki banyak tunggakan tagihan kartu kredit. Hal ini tentu saja merugikan pemohon, karena pemohon tidak tahu bahwa ada sejumlah uang berbentuk bunga transaksi yang harus dibayarkan di luar sepengetahuannya. Hal ini sudah merupakan bentuk pelanggaran pelaksanaan kewajiban duty to disclose yang merupakan bentuk tidak adanya itikad baik dari bank issuer.

Bank issuer menjelaskan mengenai proses pembayaran tagihan maupun cicilan kepada pemohon[55] namun tidak memberikan informasi bahwa apabila pembayaran dilakukan melalui transfer antar bank maka harus melalui proses kliring selama 3 hari. Apabila cardholder melakukan transfer antar bank pada tanggal jatuh tempo, maka pencatatan pembayaran baru akan tercetak tiga hari kemudian. Hal ini jelas akan merugikan cardholder, karena bank issuer menetapkan bunga keterlambatan atau late charge untuk pembayaran yang tercetak melewati batas jatuh tempo yang tertera dalam lembar penagihan atau billing statement.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa responden tertarik melakukan pengajuan aplikasi kartu kredit karena tergiur dengan free anual fee atau bebas biaya iuran tahunan yang diberikan oleh bank issuer. Bank issuer memang memberikan fasilitas tersebut tapi tidak menginformasikan bahwa free anual fee hanya berlaku untuk satu tahun pertama penggunaan kartu dan cardholder akan dikenalan biaya iuran tahunan di tahun kedua penggunaan kartu kredit.

Bank issuer memberikan informasi mengenai seluruh merchant yang bekerja sama dengan bank issuer namun tidak memberitahukan bahwa untuk beberapa merchant tertentu cardholder masih akan dikenakan retail charge lagi yang biasanya berkisar antara 2-3% dari jumlah pembelanjaan. Hal yang ditutupi seperti ini jelas sangat merugikan cardholder nantinya.

Bank issuer memberi informasi mengenai point reward yang bisa didapatkan cardholder untuk setiap pembelanjaan yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, namun Bank issuer tidak menjelaskan bahwa point reward yang terkumpul dan diakumulasikan bisa ditukar dengan fasilitas seperti bebas biaya tahunan, gratis produk elektronik, maupun voucher di merchant. Hal ini tentu saja merugikan cardholder karena nantinya point reward yang dimiliki tidak bisa ditukarkan karena daluwarsa akibat ketidaktahuannya  mengenai proses penukaran point rewards.

Penulis menemukan hasil bahwa adalah petugas pemasaran Bank issuer cenderung hanya menjelaskan kepada cardholder mengenai fasilitas yang akan diperoleh cardholder dan keuntungan merchant saja tapi menutupi atau tidak menginformasikan resiko, kelemahan, dan besaran biaya serta bunga yang akan timbul dan cenderung memberatkan cardholder. Dapat disimpulkan bahwa dari pihak bank penerbit, sebagian petugas pemasaran kartu kredit cenderung hanya memberikan informasi yang menguntungkan kepada pemohon atau cardholder.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Bank issuer yang diwakili oleh marketing kartu kredit belum sepenuhnya menjalankan kewajiban duty to disclose yang merupakan implikasi dari adanya prinsip kehati-hatian dalam berkontrak yang merupakan parameter ada tidaknya itikad tidak baik dalam proses pra perjanjian antara cardholder dengan bank issuer.

              Duty to search atau kewajiban untuk mencari tahu informasi mengenai objek perjanjian dan kewajiban membaca serta mempelajarinya harus dilaksanakan oleh pemohon atau calon cardholder. Cardholder memiliki hak untuk mendapat penjelasan dari Bank issuer namun juga memiliki kewajiban untuk mencari tahu informasi mengenai Bank issuer termasuk mempelajari terlebih dahulu dan membaca dengan seksama peraturan maupun aspek-aspek yang berkaitan dengan penerbitan kartu kredit serta mendengarkan dengan seksama penjelasan petugas pemasaran kartu kredit sebagai perwakilan dari Bank issuer.

Pemohon atau calon cardholder harus meneliti banyak hal yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

  1. Jenis kartu kredit yang akan diajukan;
  2. Jumlah annual fee (biaya iuran tahunan) yang harus dibayarkan;
  3. Besarnya bunga pembelanjaan, bunga cicilan;
  4. Merchant-merchant yang bekerja sama dengan Bank issuer;
  5. Jumlah late charge atau biaya keterlambatan;
  6. Bagaimana proses pembayaran cicilan dan tagihan kartu kredit;
  7. Aturan-aturan mengenai point reward dan penukarannya;

Seharusnya pemohon mengetahui secara menyeluruh dan memahami hal-hal yang telah dipaparkan di atas sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban duty to search, di mana hal ini merupakan implementasi adanya asas kehati-hatian dalam berkontrak yang berimplikasi pada ada tidaknya itikad baik dalam poses pra kontrak atau negosiasi. Pemohon bisa melakukan berbagai cara untuk meneliti lebih dalam tentang kartu kredit yang akan dimilikinya selain bertanya ke marketing kartu kredit. Pertama, pemohon bisa menelepon call service centre atau pusat layanan panggilan bank penerbit kartu yang biasanya tersedia di lembar aplikasi, kedua pemohon bisa membuka situs atau link terkait dengan bank penerbit kredit yang biasanya memberikan gambaran secara rinci mengenai produk-produk perbankannya, atau pemohon juga bisa langsung mendatangi kantor cabang bank penerbit kartu yang pastinya tersedia di kota pemohon tinggal.

Peneliti  menemukan hasil penelitian dari jawaban responden bahwa hanya sembilan belas (19) responden yang mengetahui mengenai produk kartu kredit yang dimilikinya, dan dua puluh (20) responden menjawab tidak peduli dengan fasilitas yang dimiliki kartu kreditnya. Sejumlah lima (5) responden sama sekali tidak mengetahui tentang Bank issuer yang memberikannya fasilitas kartu kredit karena responden tersebut mendapatkan kartu kredit sebagai fasilitas pinjaman perbankan di suatu bank. Beberapa responden bahkan tiba-tiba menerima kartu kredit yang dikirim ke rumahnya tanpa melakukan proses pendaftaran atau pengajuan aplikasi terlebih dahulu.

Peneliti mendapatkan hasil bahwa responden ketika belum menjadi cardholder cenderung mengajukan aplikasi pengajuan kartu kredit karena kemudahan dan fasilitas belanja yang diberikan sesuai dengan yang diinformasikan secara baik oleh marketing kartu kredit selaku perwakilan Bank issuer. Pemohon baru menyadari bahwa banyak hal yang tidak diketahui dan mencengangkan terutama terkait bunga dan biaya-biaya yang akan timbul setelah resmi menjadi cardholder dan mendapatkan buku Pedoman Pemegang Kartu Kredit.

Beberapa responden melakukan pengajuan aplikasi kartu kredit karena  fasilitas iuran tahunan gratis atau free anual fee yang ditetapkan oleh Bank issuer namun tidak menanyakan lebih lanjut ke Bank issuer mengenai tahun berikutnya setelah menjadi cardholder. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakpedulian pemohon yang cenderung tidak mau meneliti.

Peneliti menemukan hasil bahwa hanya tujuh (7) responden yang menganggap kehati-hatian dalam proses pengajuan kartu kredit itu penting karena sebagian besar responden hanya ingin menikmati fasilitas yang disediakan oleh Bank issuer dengan penggunaan kartu kredit.

Ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam berkontrak yang seharusnya dimiliki oleh para pihak yang menjadi subyek perjanjian, dari hasil penelitian terhadap responden cardholder, peneliti menemukan hasil bahwa pemohon atau calon cardholder tidak melaksanakan kewajibannya terkait dengan duty to searh dengan baik. Cardholder cenderung apatis dan hanya menginginkan proses instan dalam penerbitan kartu kredit, meskipun ada beberapa cardholder yang membaca term&condition pengajuan kartu kredit namun hanya sebagian kecil yang menganggap penting adanya informasi tambahan dan lengkap dari petugas pemasaran.

Dilihat dari sisi cardholder, penulis menyimpulkan bahwa banyak  nasabah atau cardholder sendiri tidak melaksanakan kewajiban duty to search sebagai perwujudan prinsip  kehati-hatian dalam negosiasi atau proses pra penandatanganan aplikasi kartu kredit. Hal ini terlihat dari adanya beberapa responden yang bahkan tidak mengetahui fitur, manfaat, dan program yang dimiliki kartu kredit yang dipegangnya. Hal ini tidak terjadi bukan hanya karena kurangnya informasi dari petugas pemasaran kartu kredit dari bank penerbit saja namun kurangnya niat dari cardholder untuk mencari informasi dan keengganan untuk membaca serta mempelajari lebih mendalam lagi tentang syarat dan poin-poin yang harus diindahkan oleh kedua belah pihak baik Bank issuer maupun cardholder.

Unsur kejujuran tidak bisa disamakan dengan niat baik dari Bank issuer. Seringkali marketing bank tidak berniat untuk menutupi atau menyembunyikan informasi krusial mengenai kartu kredit dari pemohon, namun hanya lalai atau lupa menyampaikan karena tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari nasabah. Kurangnya atau tidak adanya itikad baik dalam perjanjian antara Bank issuer dengan cardholder bukan semata-mata kelalaian bank yang tidak melaksanakan secara penuh kewajiban duty to disclosenya namun juga kurang jelinya cardholder serta kurangnya kesadaran cardholder untuk melaksanakan kewajiban duty to search yang nantinya sebenarnya berguna bagi cardholder itu sendiri.

Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak di dalam perjanjian yang disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnya. Informasi-informasi tersebut merupakan informasi yang akan dapat mempengaruhi keputusan para pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik informasi yang diminta atau tidak.[56]

Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian ini atau subjek perjanjian permohonan kartu kredit ini memang harus bersinergi dan saling mendukung serta melaksanakan kewajiban masing-masing agar memperoleh hak yang memang layak didapatkan.

Bank issuer dan cardholder merupakan pihak-pihak yang berada di posisi seimbang sehingga keduanya seharusnya bisa melaksanakan kewajiban masing-masing dalam proses negosiasi dengan baik. Jika prinsip kehati-hatian dalam berkontrak dapat dilaksanakan dengan melaksanan kewajiban duty to disclose dan duty to search semaksimal mungkin, maka tidak akan ada kejadian pembatalan perjanjian yang dikarenakan tidak adanya itikad baik dari para pihak dalam proses pra kontrak.

Penulis dapat menyimpulkan dari hasil jawaban responden yang dikaitkan dengan teori-teori yang sudah dipaparkan, bahwa masih ditemukan beberapa perjanjian antara bank bank issuer dan cardholder yang tidak dilandasi dengan itikad baik. Hal ini bukan saja merupakan kesalahan atau kealpaan Bank issuer yang mengabaikan kewajiban duty to disclose nya namun juga kurangnya kepedulian cardholder untuk meneliti dan membaca secara cermat tentang objek perjanjian yang merupakan implementasi dari adanya kewajiban duty to search.

  1. B.  Akibat hukumnya jika itikad baik tidak diterapkan dalam suatu perjanjian.

Menurut Rudhi Prasetya[57], untuk mencari kata sepakat dalam kontrak, bukan sekedar masalah bagaimana pandai “bernegosiasi”, namun kepandaian bernegosiasi memang merupakan salah satu faktor keberhasilan. Bargaining position adalah yang paling menentukan adanya sepakat dalam kontrak atau perjanjian.

Menurut Jeremy G. Thorn, [58]dalam menegosiasikan sebuah kontrak atau perjanjian, kedudukan hukum merupakan pertimbangan yang mendasar dan penting. Suatu kontrak yang tidak sah, apapun definisinya, tidak akan dapat dilaksanakan dan mengikat secara hukum. Seseorang tidak dapat membela diri dengan menyatakan tidak tahu bahwa kontrak atau perjanjian itu tidak sah. Dalam perspektif hukum berlaku asas “ignorantia juris neminem excusat”, ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan suatu alasan. Untuk itu sangat perlu dipertimbangkan aspek-aspek hukum dalam negosiasi.

Kesepakatan atau perjanjian yang tidak didasarkan pada kesepakatan bulat dan saling menguntungkan seringkali dilandasi oleh adanya cacat kehendak (wilsgebreken atau defect of consent). Cacat kehendak adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat yang bisa berupa hasil paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan.[59]

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasasl 1321 KUHPerdata menyebutkan geene toesteming is van waarde, indien dezelve door dwaling is gegeven, door geweld algeperst, of door bedrog verkregen (tiada kesepakatan yang memiliki kekuatan jikia diberikan karena kekilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan). Dengan demikian cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata meliputi :[60]

  1. Kesesatan atau kekhilafan (dwaling)
  2. 2.      Paksaan (dwang atau bedreiging)
  3. Penipuan (bedrog)

Selain cacat kehendak yang dimaksud dalam pasal 1321 KUHPerdata, di dalam praktik yurisprudensi juga dikenal adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheiden atau undue influence).

Tidak adanya itikad baik dalam proses pra perjanjian antara bank issuer dengan cardholder dimungkinkan disebabkan oleh bentuk-bentuk cacat kehendak sebagai berikut :

  1. Penipuan

Bank issuer dengan sengaja mengelabuhi calon cardholder demi keuntungan profit bank issuer semata. Marketing kartu kredit bahkan sengaja menutup-nutupi fakta-fakta atau aspek-aspek yang terkait kartu kredit yang nantinya cenderung merugikan cardholder tapi menguntungkan bank issuer.

  1. Kekeliruan

Cardholder memiliki kekeliruan dalam menafsirkan aspek-aspek terkait kartu kredit yang diterbitkan oleh bank issuer. Di satu sisi, cardholder tidak mendapat informasi secara lengkap dari bank issuer namun di sisi lain, cardholder juga tidak mau mencari informasi lebih mendalam dan hanya menafsirkan serta mengharapkan akan mendapat manfaat sesuai yang sudah dibayangkan atas dasar penawaran bank  issuer.

Pasal 1328 KUHPerdata menyebutkan bahwa penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian (bedrog levert eenen grond tot vernieteig der overeenkomst). Penipuan menurut pasal 1328 KUHPerdata dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian apabila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga secara nyata bahwa pihak lainnya tidak akan mengadakan perjanjian tanpa adanya tipu muslihat atau penipuan tadi (niet zoude aangegaan).

Dari aspek perdata, apabila bank issuer tidak melaksanakan kewajiban duty to disclosenya karena kekeliruan maka bisa dianggap melakukan suatu cacat kehendak seperti yang dirumuskan pada pasal 1321 KUHPer :

“jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi  cacat pada kesepakatan antar pihak dan karena itu perjanjian dapat dibatalkan”

Selanjutnya ketentuan mengenai cacat kehendak diatur ketentuan perundang-undangan, diatur dalam yurisprudensi yaitu mengenai penyalahgunaan keadaan. Masalah tentang penyalahgunaan keadaan ini belum diatur dalam peraturan hukum di Indonesia hanya yurispurudensi (kumpulan putusan hakim saja). Penyalahgunaan keadaan dapat digolongkan sebagai salah satu cacat kehendak, dimana seseorang yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan tentu saja memiliki tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian tersebut sebenarnya tidak dikehendaki atau perjanjian itu tidak dikehendaki dalam bentuknya yang demikian. Dalam  hal yang demikian perjanjian yang tidak dilandasi oleh itikad baik dari bank issuer dapat dimintakan pembatalan melalui putusan hakim.

Dari ketentuan pasal 378 KUHP di atas R.Soesilo menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat di dalam penipuan :[61]

  1. Kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu melakukan tindakan :
    1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
    2. maksud membujuk itu adaah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
    3. membujuk dengan menggunakan : nama palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau mengarang perkataan bohong.
    4. Membujuk sama dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui hal yang sebenarnya, dia tidak akan berbuat demikian.

“nama palsu” berati bukan namanya sendiri.

“keadaan palsu” berarti misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pegawai negeri dan sebagainya, padahal dia sebenarnya bukan pejabat disebut tersebut.

:akal cerdik” atau tipu muslihat berarti tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal.

Penipuan di dalam hukum pidana, rangkaian kebohongan tersebut bertujuan untuk menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, membetri utang, atau menghapuskan utang. Penipuan di dalam pembentukan kontrak bertujuan agar salah satu pihak menyepakati perjanjian atau kontrak.[62]

Dari penjelasan di atas  dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan terdiri dari 4 unsur yaitu ;

  1. Merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda;
  2. Sebelum perjanjian tersebut dibuat;
  3. Dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian;
  4. Tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat.[63]

Perbuatan bank issuer yang tidak melaksanakan kewajiban duty to disclose bisa dikategorikan sebagai penipuan apabila memang terbukti ada unsur-unsur penipuan di dalam proses negosiasi dengan pemohon. Pasal 378 KUHPidana merumuskan penipuan sebagai perbuatan yang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.[64]

Tidak adanya itikad baik dalam proses negosiasi perjanjian antara bank issuer dengan pemohon aplikasi kartu kredit membuat kontrak atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernieteg atau voidable). Hal ini berarti jika tidak ada tuntutan yang diajukan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan, maka kontrak atau perjanjian tersebut masih ada dan sah .

Cacat kehendak kedua yang mungkin terjadi dari tidak adanya itikad baik dalam perjanjian antara bank issuer dengan pemohon kartu kredit adalah adanya kekeliruan.

Menurut Herlien Boediono, membuat kekeliruan adalah manusiawi, tetapi tidak semua kekeliruan relevan bagi hukum. Di dalam praktik jual beli dapat terjadi kekeliruan mengenai harga, jumlah, mutu, kualitas, atau jenis benda yang diperjualbelikan. Sebagai aturan pokok, hukum menetapkan bahwa akibat kekeliruan yang terjadi ditanggung oleh dan menjadi resiko pembuatnya. Undang-undang hanya memberikan sedikit peluang bagi hukum untuk melakukan koreksi kesesatan atau kekeliruan yang terjadi.[65]

Kekeliruan atau kesesatan yang terjadi dalam pembentukankata sepakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga :

  1. Kesesatan dalam motif
  2. Kesesatan semu (oneigenlijke dwaling)
  3. Kesesatan yang sebenarnya (eigenlijke dwaling)[66]

Kesesatan atau kekeliruan yang terjadi dalam negosiasi perjanjian antara bank issuer dengan cardholder adalah kekeliruan yang sebenarnya. Menurut J.Satrio kekeliruan yang sebenarnya adalah adanya pernyataan dan kehendak yang sama.[67] Keduanya sama, sehingga terbentuk kata sepakat, tetapi kesepakatan tersebut dibentuk oleh gambaran yang keliru dari salah satu pihak. Sehingga kesepakatan tersebut tidaklah murni.

Pasal 1322 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan dwaling maakts geene overeenkomst nietig, dan wanner dezelve plaats heeft omtrent de zelstandigheid der zaak welke het onderwerp der overeenkomst uitmaakt (kekeliruan tidak mengakibatkan batal suatu perjanjian, kecuali jika kekeliruajn itu mengenai hakikat baraang yang menjadi pokok perjanjian). Kemudian pasal 1322 ayat (2) menyebutkan, dwaling is geene oorzaak van nietigheid, indien zij alleenlijk plaats den persoon met wien men voornemens is te handelen, ten zij de overeenkomst voornamelojk van dezen persoon zij aangegaan (kekeliruan tidak mengakibatkan batal jika kekeliruan mengenai diri seseorang yang bermaksud membuat perjanjian, kecuali perjanjian itu telah dibuat, terutama karena diri orang yang bersangkutan).

Dari ketentuan pasal 1322 KUHPerdata di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua kemungkinan terjadinya kekeliruan yaitu kekeliruan atau kesesatan mengenai objek perjanjian dan subjek perjanjian. Dengan demikian, kekeliruan dapat terjadi apabila salah satu pihak atau para pihak memiliki gambaran yang keliru atas objek atau subjek  yang membuat perjanjian.

Adanya kekeliruan dalam pembentukan kata sepakat, berdasar pasal 1322 KUHPerdata tidak mengakibatkan batalnya (nietig) perjanjian. Dikaitkan dengan persyaratan sahnya kontrak atau perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, kesesatan ini berkaitan dengan tidak lengkapnya syarat subjektif. Tidak lengkapnya syarat subjektif hanya berakibat “dapat dibatalkanya” perjanjian.

Dengan demikian, perjanjian yang diasumsikan berlangsung secara fair karena lahir dari adanya penawaran dan penerimaan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan kehendak para pihak yang diakibatkan oleh adanya cacat kehendak, maka kontrak tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Kekhawatiran mengenai pertukaran hak dan kewajiban secara fair, pada dasarnya perjanjian dapat dibatalkan melalui pengujian terhadap doktrin cacat kehendak dalam pembentukan kontrak.

Dari beberapa teori dan pendapat yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah kontrak atau perjanjian yang tidak memiliki itikad baik, atau dalam hal perjanjian pengajuan kartu kredit berarti tidak ada kejujuran dari salah satu pihak, dapat berakibat pada pembatalan perjanjian oleh para pihak, jika salah satu pihak merasa dirugikan atas pelaksanaan kontrak.

Apabila ditemukan bukti bahwa tidak terdapat itikad baik dalam proses negosiasi atau pra perjanjian antara bank issuer dengan cardholder, maka perjanjian bisa dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Karena perjanjian dinyatakan batal demi hukum hanya jika terjadi syarat batal seperti yang sudah diperjanjikan atau dicantumkan dalam perjanjian yang merupakan undang-undang bagi para pihak.

Marjane Termorshuizen menjelaskan pengertian nietig adalah batal, nietigheid adalah kebatalan dan vernietigbaareid adalah hal dapat dibatalkannya atau pembatalan.[68]

Kebatalan adalah suatu peristiwa di mana tindakan itu tidak menimbulkan akibat hukum seperti yang dimaksudkan atau dituju dan hal itu terjadi dengan sendirinya, tanpa memerlukan tindakan pembatalan tanpa harus dituntut. Menurut Hoffman, karena dayanya sendiri (uit eige kracht) batal.[69]

Pembatalan adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak yang oleh Undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang diberi hak oleh undang-undang untuk menuntut seperti itu. Akibat pembatalan berlaku surut, sehingga sesudah pernyataan batal oleh hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum.[70]

Tidak adanya itikad baik pra kontrak dalam negosiasi proses penerbitan kartu kredit bukan merupakan syarat batal perjanjian yang tercantum dalam perjanjian kartu kredit. Oleh karena itu tidak adanya itikad baik dalam proses negosiasi tidak berakibat hukum batalnya perjanjian demi hukum namun bisa diajukan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam hal ini cardholder.

Salah satu pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini biasa dialami oleh cardholder dapat melakukan pembatalan perjanjian dengan cara melakukan konfirmasi langsung ke bank issuer untuk membatalkan perjanjian kartu kredit yaitu menon-aktifkan kartu kredit yang sudah diterima. Hal ini bisa dilakukan melalui komunikasi telepon maupun langsung mendatangi bank-bank issuer yang biasanya memiliki cabang di tempat tinggal cardholder. Pada kenyataannya hal ini tidak semudah ketika nasabah hendak mengajukan permohonan kartu kredit. Pertama, ada beberapa bank issuer yang tidak memiliki cabang di kota tempat tinggal cardholder, kedua tele marketer yang biasa menerima pengaduan telepon dari cardholdercenderung akan memberikan saran-saran agar cardholder tidak menon-aktifkan kartu kredit dengan cara menawarkan solusi, penawaran, dan promo baru yang menarik minat cardholder sehingga cardholder menjadi ragu untuk meneruskan niat menonaktifkan kartu kredit.

 

 

KESIMPULAN

 

Dari uraian, penjelasan teoritis, pembahasan, dan hasil analisis yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini Penulis ingin menarik beberapa kesimpulan :

  1. Masih ditemukan banyak terjadi perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank penerbit kartu kredit (issuer bank) dengan cardholder yang tidak dilandasi itikad baik dalam pra kontrak atau proses negosiasi sebelum pengisian dan pengiriman aplikasi permohonan kartu kredit. Tidak adanya itikad baik pra kontrak dalam perjanjian tersebut dapat dilihat dari tidak dilaksanakannya kewajiban para pihak yang digunakan sebagai parameter pelaksanaan itikad baik dalam suatu proses pra kontrak yatitu duty to disclose dan duty to search. Secara konkret tidak adanya duty to disclose dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa banyak petugas pemasaran kartu kredit yang diterbitkan bank tidak memberikan penjelasan dan edukasi secara rinci, jelas, dan lengkap mengenai kartu kredit yang diajukan pemohon. Sedangkan tidak dilaksanakannya duty to search dapat dengan jelas dilihat bahwas sebagian besar cardholder bersifat apatis dan tidak mau mempelajari lebih dalam tentang kartu kredit yang akan diajukan kepada penerbit kartu kredit.

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya itikad baik dalam proses pra kontrak berakibat hukum pada dapat dibatalkannya perjanjian, dalam hal ini cardholder bisa melakukan pembatalan kartu kredit dengan cara mengajukan permohonan pembatalan kartu kredit ke bank issuer yang bersangkutan. Apabila tidak bisa ditempuh cara tersebut, maka cardholder bisa mengajukan pembatalan perjanjian penerbitan kartu kredit ke Pengadilan Negeri.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Beatson Jack dan Daniel Friedman. Good Faith and Fault in Contract Law. Oxford : Clarendon Pres, 1995.

 

Budiono,Herlien. Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenoktariatan. Bandung:Citra Aditya Bakti,2010

 

Cheeseman,Henry R. Contemporary Business Law. New Jersey:Prentice Hall, 2000.

Fuady Munir. Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek). Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,1999

 

Garner, Bryan A.  Black’s Law Dictionary. USA : West Publishing Co, 1999).

112

Hartono, Sri Redjeki. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta:Sinar Grafika, 1992

Khairandy,Ridwan et.al, Pengantar Hukum Perdata Internasional. Yogyakarta:Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII-Gamma Media, 1999.

———————- Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan tidak dipublikasikan. 2013.

 

———————-, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan Kedua. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2004.

Prasetya,Rudhi. Analisis Hukum Ekonomi dalam Kontrak dalam Menyongsong Era Globalisasi, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2 (1997)

 

Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya. Bandung:Alumni, 1993.

 

 

———————- Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I,. Bandung,Citra Aditya Bakti, 1955.

 

———————- Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II. Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995.

Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2009.

 

Soesilo,R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor:Politeia, 1986.

Subekti,R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermassa , 1987.

 

Thorn, Jeremy G. Terampil Bernegosiasi. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo,1995.

 

Wery,P.L. Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland. Jakarta:Percetakan Negara,1990

 

Yudha,Agus. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, cetakan Kedua. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

 

 

PERUNDANG-UNDANGAN DAN INTERNET

 

Indonesia. UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

 

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

 

 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/29/11150859/Agustus..”Nilai.Transaksi Kartu.Kredit.Melonjak

http://tokoh-ilmuwan-penemu.blogspot.com/2012/07/sejarah-uang-sebagai-alat-tukar.html

http://www.gokartukredit.com/produk-kartu-kredit

http://www.analisadaily.com/mobile/read/?id=21654

 


[2] Munir Fuady,Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek) (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,1999), hlm. 174.

[4] Pasal 15 A Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/2/PBI/2012 tentang Pnyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

[5] Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan Kedua (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2004) hlm.27.

[8] James Gordley, “Good Faith in Contract Law in the Medieval Ius Commune”,  Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds., good faith in European Contract Law (Cambridge:Cambridge University Press, 2000), hlm 94 Dikutip dari ibid., hlm.133.

[9] Saul Latinoff, “Good Faith”, Tulane Law Review, Vol 71 No. 6  (January 2000),  hlm 1646 – 1648. Dikutip dari ibid., hlm.133

[10] Ibid., hlm.134

[11] Helmut Coing, “Analysis of Moral Values by Case Law”, dalam Washington University Law Quarterly, Vol 65 (1987), hlm 713. Dikutip dari Ibid., hlm.134

[12] Ibid.,

[13] Carleton Kemp Allen, Law in the Making,  (Oxford:Clarendon Press, 1978), hlm 395. Dikutip dari Ridwan Khairandy, Itikad baik.., op.cit., hlm.134

[14] Ridwan Khairandy, op.cit., hlm.134.

[15] Ibid., hlm.34.

[16] E. Allan Farnsworth, “Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform Commercial Code”, The University of Chicago Law Review, Vol 30 (1963), hlm 669. Dikutip dari Dikutip dari ibid., hlm.134

[17] Ibid.

[18] Jason Tandal Erb, “The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing in Alaska: One Court’s License to Override Contractual Expectation”, dalam Alaska Law Review, Vol 11 (1994), hlm 38. Dikutip dari Ridwan Khairandy, op.cit., hlm.135.

[19] John Klein, “Good Faith in International Transaction”, The Liverpool Law Review, Vol XV (2),1993, hlm 117. Dikutip dalam Ridwan Khairandy, op.cit., hlm.135.

[20] Ibid.

[21] Ibid., hlm.138.

[22] Eric M. Holmes, “A Contractual Study of Commercial Good faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation”, University of Pittsburg Law Review, Vol 39 No.3, 1978, hlm 402. Dikutip dari  ibid., hlm.138.

[23] Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law (New Brunswick: Transaction Publisher, 1999), hlm 237 – 238. Dikutip dari ibid., hlm.138

[24] Ibid.,hlm.148.

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] Ibid.,hlm.149

[30] Ibid.,hlm.148

[31] Ibid.,hlm.148.

[32] Ibid., hlm.153.

[33] Ibid.

[34] Ibid.

[35] Mathias Storme, “The Binding Character of Contracts – Causa and Consideration”, Arthur Hartkamp, et.al., eds., Toward a European Civil Code (Nijmegen:Ars Aequi Libri, 1998), hlm 249.

[36] P.L. Wery, Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland, (Jakarta:Percetakan Negara, 1990), hlm 9.

[37] Ibid.

[38] Setiawan, “Menurunnya Supremasi Azaz Kebebasan Berkontrak”, Newsletter No. 15/IV/Desember/1993, hlm 2.

[39] Ridwan Khairandy, op.cit., hlm.157.

[40] Arthur S. Hartkamp, “Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands”, American Journal of Comparative Law, Vol 40 (1992), hlm 554-555 Dikutip dari ibid., hlm.158.

[41] The Netherlands Ministry of Justice, The Netherlands Civil Code, Book 6, The Law of Obligation, Draft and Commentary (Leyden: Sijthoff, 1977), hlm 566. Dikutip dari Ridwan Khairandy, Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap  Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak (tidak dipublikasikan) 2013.

 

[42] Ridwan Khairandy, Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap  Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak (tidak dipublikasikan) 2013.hlm.17.

[43] Subekti,op.cit., hlm 41.

[44] Martin Willem Hessenlink, De Redelijkheid en Billijkheid in het Europease Privaatrecht, (Deventer:Kluwer, 1999), hlm 28.Dikutip dari Ridwan Khairandy, Makna …, ibid,hlm.18.

[45] Ibid.

[46] Ibid, hlm 19

[47]  Ridwan Khairandy, op.cit., hlm.251.

[48] Robert S. Summer, “Good Faith in General Contract Law and the Sales Provision of the Uniform Commercial Code” dalam Virginia Law Review Vol 54 Number 2 (March 1968), hlm.220, Dikutip dari Ridwan Khairandy, op.cit.,  hlm.251.

[49] Ridwan Khairandy,  op.cit., hlm.252.

[50] Ibid

[51] Ridwan Khairandy, loc.cit.

[52] Ridwan Khairandy, Iktikad Baik… , op.cit.hlm.190.

[53] Agus Yudho Hernoko,Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.136.

[54] Ridwan Khairandy, op.cit.,

[55] Hasil wawancara dengan 4 orang responden yang mengisi kuesioner penelitian

[56] Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992), hlm.103.

[57] Rudhi Prasetya, “Analisis Hukum Ekonomi dalam Kontrak dalam Menyongsong Era Globalisasi”, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2 (1997), hlm. 21.

[58] Jeremy G.Thorn, Terampil Bernegosiasi (Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo,1995) hlm.131

[59] Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak….,op.cit.,  hlm 163

[60] Ibid.

[61] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor:Politeia, 1986), hlm.261

[62] Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak …, loc.cit

[63] Henry R Cheeseman, Contemporary Business Law (New Jersey:Prentice Hall, 2000) hlm 195 dikutip dari Ridwan Khairandy, ibid.

[64] Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[65] Herlien Budiono, Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenoktariatan (Bandung:Citra Aditya Bakti,2010), hlm.99.

[66] Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak.., op.cit, hlm164.

[67] Ibid., hlm 165

[68] Marjane Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda Indonesia, (Jakarta : Djembatan, 1999).hlm.246

 

[69] Satrio, Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan, Bagian 2,(Bandung:Citra Aditya Bakti,1996),hlm.170

[70] Ibid., hlm.173

Tentang Elizabeth Mery Christian

follow me @gorgeousmery/ @eLsboutique www.facebook.com/ElsBoutique ig : gorgeousmery Line id : amazingmery
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized dan tag , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s